Program pengentasan kemiskinan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM-MD) di Jawa Tenah belum didukung dengan perencanaan yang matang. Bahkan musyawarah rencana pembangunan desa (Musrenbangdes) masih menjadi kendala utama dalam program ini.
“Musrenbangdes sangat terbatas dan hanya melibatkan tokoh masyarakat saja, dan cenderung formalitas,” ungkap Konsultan PNPM-MD Provinsi Jawa Tengah Rohmad Puji Purnomo pada semi loka DPRD dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dengan PNPM-MD di Kabupaten Purworejo, Selasa (7/6).
Akibat lebih jauh kata Rohmad Puji Purnomo, masyarakat menjadi bosan karena tidak mengakomodasi kebutuhan mereka. Dikatakan pula, kendala ini karena tidak adanya dana untuk kegiatan Musrenbang sehingga waktunya diperpendek. “Tidak ada musrenbang apalagi musrenbangdes yang waktunya sampai tuntas, karena tidak ada anggaran komsumsi,” jelasnya.
Disamping itu, lanjut Rohmad Puji Purnomo, keterbatasan sumberdaya masyarakat sipil ditingkat desa juga menjadi titik terberat untuk mengentaskan kemiskinan. Juga tidak ada perencanaan desa, bahkan dukungan dana dari SKPD juga minim sehingga mengharuskan masyarakat melakukan swadaya. “Kelemahan lain, dalam PNPM selama ini tidak ada pelatihan untuk perangkat desa (perdes). Padahal mereka memiliki peran penting dalam PNPM,” jelasnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar