Profil PNPM Mandiri Perdesaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009

PENDAHULUAN

Berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan, salah satunya adalah dengan meluncurnya Program Pengembangan Kecamatan (PPK). Untuk Provinsi Jawa Tengah, PPK mulai masuk tahun 1998. Sebagai kelanjutan, mulai tahun 2007 Pemerintah Indonesia mencanangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan). PNPM Mandiri Perdesaan adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan.

Visi PNPM Mandiri Perdesaan adalah tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin perdesaan. Kesejahteraan berarti terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Kemandirian berarti mampu mengorganisir diri untuk memobilisasi sumber daya yang ada di lingkungannya, mampu mengakses sumber daya di luar lingkungannya, serta mengelola sumber daya tersebut untuk mengatasi masalah kemiskinan. Misi PNPM Mandiri Perdesaan adalah: (1) peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya; (2) pelembagaan sistem pembangunan partisipatif; (3) pengefektifan fungsi dan peranpemerintahan lokal; (4) peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi masyarakat; (5) pengembangan jaringan kemitraan dalam pembangunan.

Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 29 kabupaten, 6 kota, 564 kecamatan dan 8,564 desa. Dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2008, jumlah lokasi yang telah dan sedang menerima dana bantuan PPK adalah sebanyak 29 kabupaten, 322 kecamatan dan 5,073 desa. Total dana BLM dari tahun 1998 sampai dengan 2008 adalah sebesar Rp 1,537,032,568,000 dan sampai dengan akhir tahun 2007 telah dicairkan sebesar Rp 1,075,182,568,000 (69,95%). Pada tahun 2008 terdapat dana BLM 2007 sebesar Rp 600,000,000 yang akan dicairkan dengan mekanisme On Top dan terdapat BLM sebesar APBN Rp 369,000,000 dan APBD Rp 92,250,000.

Alokasi dana bantuan PNPM Mandiri Perdesaan tahun 2008 digunakan untuk mendanai 29kabupaten, 224 kecamatan dan dikompetisikan di 3.536 desa yang berpartisipasi.

Program ini memiliki cara pandang bahwa masyarakat sendirilah yang harus menjadi aktor utama dalam pengambilan keputusan (decision makers) bagi jenis-jenis kegiatan yang diusulkan masyarakat secara terbuka (Open Menu) untuk dipilih saat musyawarah. Kebebasan mengusulkan serta kebebasan untuk memutuskan inilah yang harus diperkuat agar pola pembangunan partisipatif terus dipertahankan dari waktu ke waktu, sehingga masyarakat merasa memiliki (sense of belonging) kegiatan pembangunan yang ada di desanya

KEGIATAN SARANA / PRASARANA

Kegiatan fisik berupa pembangunan dan rehabilitasi sarana/prasarana memakan porsi anggaran yang paling besar yaitu Rp. 814,54 Milyar (70%) dari total dana BLM

Serapan tenaga kerja (Hari Orang Kerja) mencapai 14,858,921.

Proses pembangunan talud di Kecamatan Bandar Kabupaten Batang

Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan Jembatan Dukuh, Desa Duwet, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali

Pemanfaatan hasil kegiatan : pembangunan sarana air bersih

Di Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal

KEGIATAN DANA BERGULIR

Salah satu bentuk kegiatan yang didanai PNPM Mandiri Perdesaan adalah ”dana bergulir”. Pengelolaan dana bergulir dilakukan oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) yang berada di wilayah kecamatan. Ada dua jenis kegiatan, yaitu Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP).

Bantuan modal UPK sejak tahun 1998 sampai dengan 2008 adalah sebesar Rp331.613.888.400, dalam perkembanganya terjadi pertumbuhan asset sebesar Rp 471.517.598.450 (42.18%).

Berdasarkan laporan Neraca UPK Provinsi Jawa Tengah per 30 Juni 2009, total dana kas yang ada sebesar Rp 1.266.419.030; total bank sebesar Rp 73.084.828.910; Jumlah pinjaman UEP yang ada di masyarakat sebesar Rp 186.203.257.355; SPP Rp. 216.517.160.828; biaya dibayar dimuka dengan nilai buku sebesar Rp. 899.909.077; sehingga dengan demikian Aktiva Lancar yang dimiliki adalah sebesar Rp. 477.671.130.440,- . Sedangkan Nilai buku inventaris sebesar Rp. 6.198.907.905; Alokasi Desa untuk kegiatan sarana prasarana, pendidikan, kesehatan, jenis kegiatan lain dan biaya operasional desa yang masih dalam Proses (masih dalam pengerjaan atau belum diserahterimakan) sebesar Rp. 108.279.298.459; dan Alokasi Desa Serah Terima (untuk seluruh kegiatan selain kegiatan ekonomi yang telah diserahterimakan) sebesar Rp. 1.095.778.747.944; dengan demikian Aktiva Tetap yang dimiliki sebesar Rp. 1.210.256.954.308,-. dan Aktiva Lain-lain (Rupa-rupa aktiva) sebesar Rp. 899.909.077,-. Dengan demikian Jumlah Total Aktiva yang dimiliki sebesar Rp 1.688.827.993.825,-.

Dalam neraca juga tercatat Kewajiban Jangka Pendek (hutang) sebesar Rp. 7.592.993.862,- dari bulan sebelumnya sebesar Rp. 8.425.440.570,-.. Hutang ini merupakan alokasi dari pembagian laba/surplus berjalan tahun 2008 yang belum disalurkan, yaitu untuk pengembangan kelembagaan UPK dan kelompok, dana sosial bagi warga masyarakat yang miskin (RTM) dan lain-lain; Ekuitas (Dana BLM) sebesar Rp. 1.541.595.036.675,- yang berasal dari alokasi dana BLM PPK 1, PPK 2, Matching Grant, PPK 3, PNPM-PPK 2007, PNPM Mandiri Perdesaan 2008 dan Dana Hibah dari pihak ketiga.; Laba Ditahan sebesar Rp. 109.115.302.061; dan Laba Berjalan sebesar Rp. 30.524.661.227,-. Sehingga Total Pasiva yang dimiliki sebesar Rp. 1.688.827.993.825,-.