Mengapa Perlu ada RBM (Ruang Belajar Masyarakat)

Penyadaran, peningkatan kapasitas dan pengorganisasian merupakan hakekat kegiatan pemberdayaan masyarakat. Perjalanan PNPM Mandiri Perdesaan (PNPM MD) telah sejak awal menggunakan pendekatan ini. Keberhasilan program ditentukan sejauh mana pendekatan pemberdayaan yang dipakai mampu memberikan perubahan di masyarakat. 

Perubahan ini terutama menyangkut cara pandang, kapasitas, dan bentuk-bentuk pengorganisasian masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup dan kemandiriannya. Pendekatan pemberdayaan tentu mewariskan suatu bentuk dan pola karena treatment berulang yang dilakukan. Pengalaman yang berjalan di masyarakat menyangkut partisipasi, inisiatif lokal, pelatihan, pengawasan partisipatif, advokasi hukum adalah beberapa pola dan bentuk yang perlu diperkuat dan dikembangkan ke depan.

Penyusunan Modul Awal TPM Ruang Belajar Masyarakat

Melalui kegiatan Ruang Belajar Masyarakat pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (RBM-PNPM-MP), diharapkan Tim Pelatih Masyarakat (TPM) Kecamatan memiliki kapasitas mengelola pelatihan partisipatif di desa, kecamatan termasuk di Kabupaten. Pelatihan yang dimaksud, terkait materi penanganan masalah berbasis masyarakat.

Adanya dukungan Tim Basis Kecamatan yang akan memperkuat POKJA Kabupaten dalam kegiatan lanjutan pengembangan RBM. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan TPM kecamatan mengenai pelatihan partisipatif terkait materi lokal serta terbentuknya Kader yang andal untuk tenaga peningkatan kapasitas masyarakat di level Kecamatan dan Desa

Untuk Membantu Penyelesaian Masalah, PNPM Purworejo Bentuk RUBELMAS

Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MD) dinilai rawan munculnya penyimpangan. Untuk membantu mengatasi setiap permasalahan yang muncul kini dibentuk kelompok kerja baru, yaitu Ruang Belajar Masyarakat (Rubelmas).

Agar masyarakat mengetahui keberadaan lembaga itu, dilakukan workshop sosialisasi, Senin (25/7), di pendopo rumah dinas bupati. Workshop diikuti 124 peserta terdiri dari TK PNPM-MD kabupaten 10 orang, fasilitator kabupaten seorang, pokja rubelmas 21 orang, perwakilan tiap kecamatan 6 orang.  Acara dibuka Plt Sekda Drs Tri Handoyo MM.

Panduan Pengembangan Sistem Ruang Belajar Masyarakat (RBM / Rubelmas)

I.    PENDAHULUAN

1.1.    Latar Belakang

Penyadaran, peningkatan kapasitas dan pengorganisasian merupakan hakekat kegiatan pemberdayaan masyarakat. Perjalanan PNPM Mandiri Perdesaan (PNPM MD) telah sejak awal menggunakan pendekatan ini. Keberhasilan program ditentukan sejauh mana pendekatan pemberdayaan yang dipakai mampu memberikan perubahan di masyarakat. Perubahan ini terutama menyangkut cara pandang, kapasitas, dan bentuk-bentuk pengorganisasian masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup dan kemandiriannya. Pendekatan pemberdayaan tentu mewariskan suatu bentuk dan pola karena treatment berulang yang dilakukan. Pengalaman yang berjalan di masyarakat menyangkut partisipasi, inisiatif lokal, pelatihan, pengawasan partisipatif, advokasi hukum adalah beberapa pola dan bentuk yang perlu diperkuat dan dikembangkan ke depan.

Bahan Bacaan Pelatihan Penulisan Berita dan Makalah Ruang Belajar Masyarakat : TEKNIK PENULISANBERITA

TEHNIK PENULISAN BERITA:

Gaya Piramida Terbalik:

Judul Berita (Headline)
Baris TanggalTeras Berita(Lead/Intro)
Tubuh Berita(News Bodys)


KETERANGAN GAMBAR
atau disebut anatomi berita
1.Judul Berita (Headline)
a)Berfungsi menolong pembaca yang bergegasmengenal kejadian di sekelilingnya.
b)Dengan teknik grafika tipe-tipe huruf, judulberita dapat ditonjolkan sehingga menarik oranguntuk membaca.
c) Mengapa bergegas? Karena sifat manusia modernyang serba tergesa sehingga banyak pembaca yanghanya membaca judul berita.

Sekilas Tentang RUBELMAS (Ruang Belajar Masyarakat)

Ruang Belajar Masyarakat (selanjutnya disebut RBM ataupun RUBELMAS) adalah suatu kultur atau perilaku belajar yang terorganisir, terstruktur dan sistematis serta terbentuk sebagai hasil pengkondisian ruang bersama yang dilakukan secara terus menerus oleh masyarakat pelaku program sendiri melalui kegiatan-kegiatan belajar bersama, bertujuan untuk meningkatkan/ mengembangkan kapasitas pelaku/ masyarakat yang dalam hal ini disebut sebagai "pelaku" adalah Pelaku PNPM Mandiri Perdesaan, Fasilitator Kabupaten-Kecamatan, Aparat pemerintahan di daerah kabupaten/ kota khususnya yang melakukan pembinaan secara langsung PNPM Mandiri Perdesaan serta Masyarakat umum/ peduli PNPM Mandiri.

Perspektif Dasar Tentang RBM (Ruang Belajar Masyarakat)

Apakah RBM itu?

•       Kegiatan untuk merangsang dan mengembangkan ide, cara, proses serta hasil belajar kolektif guna meningkatkan harkat dan derajad masyarakat

Apa dasar berpikir pendekatan RBM?

• Pengembangan diri dan masyarakat terjadi melalui relasi serta interaksi yang intens diantara manusia dan manusia dengan lingkungannya
• Masyarakat senantiasa dinamis, berubah serta memiliki pengalaman unik pada setiap tempat baik secara sosial, budaya, maupun ekonomi

Apa saja dimensi belajar dalam konteks RBM?

• Terjadinya perubahan perilaku
• Pengetahuan, sikap dan kebiasaan baru
• Perubahan terjadi karena pengalaman
• Pengalaman baru adalah treatment program RBM

Bagaimana RBM dikembangkan?

• Kondisionalisasi artinya diberikan rangsangan melalui kegiatan pendukung (treatment program)
• Kontekstualisasi artinya pengembangan belajar berdasarkan masalah dan  lingkungan masyarakat sendiri
• Replikasi artinya dapat dikembangkan di tempat lain
• Modeling artinya mengembangkan pembelajaran dengan contoh-contoh

 Apakah syarat pokok pengembangan ruang belajar?

• Adanya basis komunitas/kelompok
• Fokus dan tematis
• Bermula dari pengalaman partisipan
• Berproses melalui pendekatan hadap masalah dan potensi lokal
• Didukung para kader yang andal

Apakah esensi dasar RBM?

1.  Mengkonstruksi

• Membangun keterkaitan antar unsur
• Pemahaman berasal dari pengalaman

2. Inquiry

• Tidak sekedar mengamati tetapi menjalani
• Berpikir secara kritis atas kenyataan
• Memecahkan masalah yang dihadapi

3. Drive

•      Kelompok inti RBM mendorong, membimbing dan mengembangkan model

4. Masyarakat Belajar

• Sekelompok orang yang terikat dalam kegiatan belajar
• Belajar bersama lebih baik daripada belajar sendiri
• Saling bertukar pengalaman (hasil melakukan) bukan pengamatan
• Saling berbagi ide

5. Modeling (Pemodelan)

•       Proses menampilkan contoh agar orang lain berpikir, bekerja dan belajar

6. Refleksi

• Cara berpikir tentang apa yang telah dipelajari (ide, pengetahuan baru, pengalaman baru, pemahaman baru)
• Merekam apa yang telah dipelajari (ide, pengetahuan baru, pengalaman baru, pemahaman baru)
• Memformulasi (membuat bulletin, karya seni, diskusi kelompok)

7. Authentic Assessment (Penilaian yang Sebenarnya)

• Evaluasi pengalaman dan pemahaman
• Penilaian performance
• Penilaian capacity
• Trust building
• Sinergy

 Apakah capaian perubahan perilaku partisipan setelah bergabung dengan RBM?

• Sadar dan sengaja
• Kontinuitas
• Fungsional
• Positif
• Pro aktif
• Bertujuan dan terarah 
• Holistik/menyeluruh

FUNGSI DESA DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN

Keberadaan DESA di Jawa sudah ada sejak Pemerintah Republik Indonesia belum berdiri. Desa adalah merupakan suatu wilayah kesatuan hukum berdasarkan kesejarahan dan adat istiadat masyarakat. Kerajaan yang peranah ada di Jawa mengakui desa sebagai wilayah kesatuan hukum dibawah naungan kerajaan. Status dan keberadaan desa pada masa kerajaan mengacu kepada ”Buku Kerta Gama” dan ”Serat Wulang Reh”. Ketika masa pemerintahan Hindia Belanda, desa juga diakui sebagai satu kesatuan wilayah hukum berdasarkan adat istiadat yang mempunyai kedaulatan. Oleh karena itu pada pada masa pemerintahan Hindia Belanda, dibuatlah undang undang tentang desa, yaitu IGO untuk desa desa di wilayah Jawa dan Madura dan IGOB untuk desa di wilayah Sumatra, Kalimantan dan Sulawesi. Agar Pemerintah Hindia Belanda tidak terlalu mengintervensi tata aturan internal desa, maka Prof. Van Hover Don menulis paper peringatan berupa kritik terhadap IGO dan IGOB, sehingga Vols Krat (semacam DPR Pemerintah Hindia Belanda) pernah menolak undang undang tersebut, karena dianggap pemerintah Hindia Belanda akan mencampuri urusan tata kelola desa. Keberadaan desa sebagai wilayah kesatuan hukum yang berdaulat juga diakui secara sosial-politik oleh Pemerintah Jepang pada waktu menduduki wilayah Hindia Belanda. Pemerintahan Jepang memposisikan desa atau kampung sebagai satu kesatuan wilayah hukum berdasarkan adat istiadat sebagai bagian wialayh administrasi pemerintahan timur raya. Pemerintah Jepang membentu Rukun Tangga atau yang sering disebut RT sebagai lembaga kaki tangan Jepang untuk fungsi pengawasan, pengendalian dan penggerakan warga paling bawah.

Pada saat Negara Republik Indonesia memproklamirkan diri sebagai negara merdeka pada tahun 1945, desa menjadi tulang punggung negara dan bangsa untuk menopang kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal itu tertuang dalam Undang Undang Dasar 1945, dimana posisi desa adalah merupakan satu kesatuan wilayah hukum berdasarkan adat istiadat yang berkedaulatan dalam wilayah pemerintahan republik indonesia, RT masih tetap dipertahankan sebagai bagaian dari desa. Begitu pentingnya desa sebagai perangkat negara yang paling riil sebagai institusi pelindung dan pengayomkehidupan warga, maka pada tahu 1948, Pemerintah Indonesia mengeluarkan UU Nomor 22 yang berisi; (a) Desa adalah merupakan satu kesatuan wilayah hukum berdasarkan adat istiadat yang berkedaulatan dalam wilayah pemerintahan republik indonesi; (b) RT masih tetap dipertahankan sebagai bagaian dari desa; (c) Desa merupakan pemerintahan administrasi tingkat ketiga setelah pemerintahan kabupaten dan pemerintahan propinsi. Pada tahun 1957, posisi kedaulatan desa diperkuat dengan UU Nomor 1 Tahun 1957 dimana desa merupakan pemerintahan otonom yang mengatur warga yang ada diwilayah otoritas hukum administrasi tingkat ketiga setelah pemerintahan kabupaten dan pemerintahan propinsi. Undang undang tentang desa tersebut kemudian diperkuat oleh keluarnya UU No 18 Tahun 1965. Desa pernah mendapat perhatian dan kehormatan sosial politik dan legetimasi hukum yang luar biasa dari Pemerintah Indonesia pada tahun 1965 dengan keluarnya Undang Undang Desa Nomor 19 Tentang Desa Swapraja, dimana posisi desa adalah merupakan pemerintahan Swapraja yang mempunyai kelengkapan kelembagaan demokrasi: Eksekutip (Kepala Desa besarta Pamong Desa); Legislatip (DPRDesa / Gotong Royong); dan Makamah Desa / Adat (Para sesepuh dan pemangku adat).

Posisi desa sebagai ”desa swapraja” benar benar mempunyai memberi peran desa sebagai pembangkit karakter warga yang mandiri dan tidak ”bermental miskin”. Pengaturan tata kelola desa sungguh sungguh sempurna yang memenuhi asas pemerintahan yang baik (Good Governance). Alokasi penggunaan kekayaan desa yang berupa tanah desa digunakan untuk pengentasan ”kemiskinan” warga desa. Hal itu tercermin pada alokasi penggunaan tanah desa untuk enam sektor penting, yaitu : (1) Tanah titi sara; adalah tanah desa yang digunakan untuk bentuan sosial bagi warga yang sedang menderita atau terkena bencana. (2) Tanah peguron; adalah tanah desa yang hasilnya digunakan untuk biaya pendidikan anak anak desa. (3) Tanah sengkeran: adalah tanah desa yang digunakan untuk tempat penangkaran bibit / tanaman yang dilindungi dan penyeimbang ekosisitem lingkungan alam. (4) Tanah segahan; adalah tanah desa yang hasilnya untuk biaya komunikasi, loby dan membangun kerja sama. (5) Tanah pangon; adalah tanah desa yang digunakan untuk ruang publik dan penggembalaan hewan. (6) Tanahpelungguh; adalah tanah desa yang hasilnya untuk memberi honor para eksekutip, legislatip dan yudikatip desa.

Sayangnya masa kejayaan desa dalam kemandiriannya untuk membangkitkan karakter warga yang swadaya, swakarya, swadana dan swasembada tidak lama. Sebab pada penghujung tahun 1965 tepatnya pada tanggal 30 September 1965 terjadi gejolak politik nasional yang sering diingat dengan sebutuan G 30 S PKI. Kehidupan desa beserta tatanannya ikut ”hancur” terkena imbasnya gejolak politik tersebut. Sehingga hanya sebagaian desa di Indonesia yang sempat mengenyam berlakuknya UU Desa Swapraja. Desa yang sempat menerapkan desa swapraja adalah desa desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, karena konon penggagas desa swapraja adalah Almarhum Sultan Hamengku Buwana IX. Sejak saat itu kehidupan desa bagaikan ”mati” tidak ada kehidupan tata kelola pemerintahan desa. Apalagi dengan keluarnya Maklumat Politik Orde Baru Nomor 6 tahun 1969 yang mencabut dan tidak memberlakukan seluruh perundang undangan dan peraturan tentang desa. Dengan demikian desa tidak mempunyai legitimasi sosial, politik dan hukum sama sekali, maka kehidupan desa bagaikan ”anak ayam kehilangan induknya”, tidak mempunyai pegangan dan legitimasi sosial polik apapun dari negara. Baru pada tahun 1974 melalui UU Nomor 5 Tahun 1974, desa diposisikan sebagai bagaian yang tidak terpisahkan dengan Pemerintah Daerah sebagai satu kesatuan dengan Pemerintah Pusat. Posisi desa yang merupakan bagaian melekat dengan Pemerintah Daerah dikuatkan lagi dengan keluarnya UU Nomor 5 Tahun 1979. Posisi desa seperti itu menjadikan tata pemerintahan desa hanya sebagai ”perangkat” pemerintah daerah bukan sebagai”pengayom” dan ”pengemong” atau bukan lagi sebagai fasilitator warga desa.

Posisi sosial, politik dan hukum desa berdasarkan UU No 5 Tahun 1974 dan UU No 5 Tahun 1979 yang dilandasi oleh maklumat politik Orde Baru No 6 Tahun 1969 mempunyai implikasi terhadap perubahan tata kelola desa. Sebab undang undang tersebut memberi mandat bahwa pengelolaan pemerintahan desa dan pembanguan desa bukan lagi utuh menjadi hak dan kewenangan desa namun merupakan hak dan kewenangan pemerintah daerah dibawah arahan pemerintah pusat. Desa bukan lagi sebagai subyek namun sebagai objek berbagai project pembangunan pemerintah pusat melalui pemerintah daerah. Institusi desa diposisikan sebagai wilayah administrasi pemerintah daerah yang ”taat” dan ”patuh” menerima ”kehendak baik” berupa berbagai bentuk bantuan dan subsidi dari pemerintah pusat melaui pemerintah daerah. Bahkan desa pernah menjadi ”alat’ untuk memperoleh project project bantuan, hal ini terjadi pada kasus program IDT (Inpres Desa Tertinggal) dan JPS (Jaring Pengaman Sosial). Kemiskinan dan kesulitan warga bukan menjadi bagian yang harus diselesaikan oleh desa, namun merupakan modal sosial desauntuk memperoleh project bantuan dan program pembangunan dari pemerintah. Akibatnya pamong desa berubah dari fungsi ”pengayom” dan fasilitator warga menjadi perangkat administrasi pemerintah untuk: (1) mendata kebutuhan, kekurangan dan kemiskinan warga untuk diusulkan mendapatkan project bantuan (2) Menginfromasikan dan mendistribusikan bantuan dari pemerintah untuk warga. (3) membantu pemerintah menarik Pajak Bumi Bangunan dan ada juga yang membantu Kantor Pos untuk menyampaikan surat yang ditujukan untuk warganya.

Ketika era reformasi ”melengserkan” Rezim Orde Baru tahun 1988/1999, posisi sosial, politik dan hukum tentang desa mendapat ”angin segar”, yaitu keluarnya UU Nomor 22 Tahun 1999. Undang undang tersebut memberi posisi desa hampir mendekati dengan UU No 19 tahun 1965 dimana desa mempunyai legislatip (Badan perwakilan Desa) dan Eksekutip (Kepala Desa besarta pamong desa), sayangnya UU 22/1999 tidak memberi mandat desa untuk mempunyai badan Yudikatip desa seperti UU 19/1965. Walaupun tidak ada Badan Yudikatip desa pada mandat yang diberikan oleh UU 22/1999, namun sudah cukup memberi hak, kewenangan dan tanggung jawab desa untuk mengelola pemerintahan dan pembangunan desa secara berdaulat. Pelaksanaan UU 22/99 terseok seok bagaikan ”nafsu besar tenaga kurang”, semangat desa mempunyai hak dan kewenangan tidak diimbangi dengan karakter dan ketrampilan mengelola pembiayaan pemerintahan dan pembanguan desa secara mandiri. Hal itu terlihat dari komposisi APBDesa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) sebagaian desa masih menggantungkan pendapatan desa dari pasokan pemerintah melalui dana ADD (Alokasi Dana Desa). Konsekuensi logis dari pendapatan desa yang masih mendapat pasokan dari pemerintah pusat melalui pemerintah daerah, akhirnya proses kemandirian desa terciderai dengan berbagai ”arahan” penggunaan dana ADD dari pemerintah daerah. Kondisi dan situasi tersebut menjadi salah satu pendorong pemerintah untuk mengeluarkan UU Nomor 32 Tahun 2004. Dimana posisi politik dan hukum tentang desa merupakan bagian integral dari otonomi daerah. Hal ini diperkuat status sekertaris desa adalah PNS, sementara Kepala Desa besarta pamong desa mendapat insentip untuk menambah pendampatan dari pemerintah daerah, dan tanah desa di beberapa Kabupaten dikelola oleh pemerintah desa. Di pihak warga desa sendiri karakter sebagai penikmat ”bantuan” dan ”project” masih cukup besar walaupun harus mengorbankan kebesaran dirinya yang harus merelakan dirinya menyandang label ”orang miskin”.Konsepsi miskin bukan lagi aib yang harus dilepas dari dirinya namun sebagai ”identitas administrasi” untuk persyaratan mendapat bantuan dari pemerintah. Konon pada tahun 1970-an, ketika Rezim Orde Baru meminta para kepala desa untuk mendata orang miskin, banyak kepala desa yang tidak mendapatkannya. Karena tidak ada satupun warga yang mau didaftar sebagai orang miskin. Namun saat ini banyak kasus warga yang marah kepada Kepala Desa karena dirinya di hapus atau di coret dari daftar sebagai orang miskin. Oleh karena itu tidak mengherankan kalau angka kemiskinan di desa tidak semakin berkurang, namun justru kemungkinan akan semakin bertambah.

Akhir tulisan ini secara singkat ingin menunjukan indikator desa yang berdaya sbb:

Village

Capacity Building

Urgency Pemberdayaan desa artinya meningkatkan peran desa dalam agenda pengentasan kemiskinan dan mendukung kekuatan Pemerintah Daerah Tingkat II dalam melaksankan mandat UU 32/2004 Tentang Otonomi Daerah. Oleh karena itu, desa perlu dipercepat di dalam meningkatkan kemampuannya untuk mengakses berbagai agen strategis seperti PNPM mandiri perdesaan, CSR, project NGO Nasional/Internasional, investor, bank, pasar, technology dll Tanpa dukungan desa yang berdaya, pemerintah kabupaten / kota sangat sulit untuk melayani hak hak warga dan meningkatkan kesejahteraan masyaraktnya. Ada sejumlah regulasi bahwa desa yang bisa mengakses dan bekerjasama denganPNPM mandiri , bank dunia, ADB, dan CSR adalah desa yang berdaya seperti dibawah ini:
Outcome Self governance organization; Desa memiliki sumber-sumber pendanaan yang cukup dan sustainable, berhasil mengelola ‘dirinya’ dengan baik, sehingga mampu menyediakan pelayanan warga yang berkualitas.	Indikator 1. Tersediannya sumber-sumber pendapatan yang reliable (dapat diandalkan). 2. Memiliki SDM yang berkualitas dan sistem pengelolaan kelembagaan yang baik 3. Adanya standar supporting sistempelayanan publik yang prima dalam hal administrasi, kesehatan, pendidikan dan ekonomi bagi warganya.
Out put 1. Desa mempunyai perencanaan pembangunan jangka menengah desa sebagai acuan perencanaan tahunan desa, perencanaan anggaran pendapatan dan belanja desa, dan rencana kerja tahunan desa. 2. Desa mempunyai rencana tata ruang dan tata wilayah desa sebagai acuan perencanaan tata desa. 3. Desa mempunyai sistem informasi dandokumentasi kependudukan dan potensi desa dengan ckilc system. 4. Desa mempunyai minimal delapan peraturan desa untuk tata kelola pelayanan prima. 5. Desa mempunyai Badan Usaha Milik Desa yang mampu menjadi sumber pendanaan kelembagaan dan pembangunan desa.	Indikator 1. Ada dokumen gambaran kondisi desa dan kualitas kehidupan warganya pada lima tahun kedepan. 2. Ada dokumen kondisi tata ruang dan tata wilayah desa yang berperspektip ekosisitem pada lima tahun kedepan. Serta panduan tekhnis pembangunan infrastruktur desa. 3. Setiap orang (warga, pemerintah, NGO, Swasta dll) hanya memerlukan waktu maksimal lima menit untuk mengetahui profile dan kualitas sumber daya manusia dan alam desa. 4. Ada tata kelola pelayanan kebutuhan warga secara sepat, tepat, mudah, berkualitas dan murah. 5. Ada pendapatan desa untuk membiayai pengelolaan kelembagaan dan pembangunan desa.
Input Instol soft ware Pelatihan, Pendampingan, R&D	Sumber daya Instol soft ware Konsultan

Teknik Penyelesaian Masalah (Problem Solving)

A. Pengertian

Masalah merupakan bagian dinamika kehidupan manusia, artinya tidak ada satupun manusia di dunia yang tidak pernah mempunyai masalah. Bahkan dalam perkembangannya “masalah” merupakan bagaian tidak terpisahkan dengan kehidupan itu sendiri.Dengan kata lain masalah adalah indicator dari kehidupan itu sendiri. Arti keseharian ”masalah” adalah seluruh fenomena kehidupan yang membuat kekecewaan atau kemarahan seseorang atau sekumpulan orang. Indikasi atau tanda tanda masalah biasanya dapat dipahami dalam seluruh kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan, tujuan, cita cita, idiologi, kepentingan, target yang ada dibenak orang atau sekumpulan orang. Secara praktis ada yang mengartikan bahwa ”masalah” adalah hambatan atau rintangan yang mengakibatkan realita tidak sesuai dengan rencana, keinginan dan cita cita seseorang atau sekumpulan orang.

Adalah merupakan anugrah atau keunggulan tersendiri bagi orang atau sekumpulan orang yang dapat mengenali ”masalah” nya. Banyak orang atau sekumpulan orang bisa kecewa dan marah terhadap realitanya, namun sedikit orang yang bisa mengenal atau menemukan masalahnya. Maka banyak orang yang mengalami kebingungan, kepanikan, kebimbangan, keraguan atau kemarahan baik kepada dirinya maupun kepada orang lain, karena mereka tidak mampu nengenali masalahnya.

B. Kesadaran manusia dalam memahami masalah

Cara memahami masalah berhubungan dengan kesadaran yang mendominasi diri seseorang atau sekumpulan orang. Ada tiga kesadaran manusia ketika memahami masalah, yaitu:

Pertama kesadaran magis, yaitu kesadaran akan adanya kekuatan diluar diri dunia manusia, artinya bahwa seluruh kehidupan manusia termasuk persoalannya adalah karena ada kekuatan dan kekuasaan sang maha kuasa di luar dirinya. Kesadaran ini juga disebut kesadaran spiritual, karena kesadaran ini bersumber dari mainstreaming spiritualitas diri manusia. Kesadaran magis ini meletakan masalah pada kekuatan magis. Secara praktis seluruh proses penyelesaian masalah diserahkan kepada sang waktu dan kekuatan yang dipercaya ada di luar kemampuan nalar, knowlidge, dan perasaan manusia itu sendiri. Oleh karena itu strategi utama untuk menyelsaikan persoalan adalah dengan meminta pertolong sang maha kuasa di luar dirinya (berdoa) dan menyerahkan sepenuhnya kepada sang waktu (sabar). Pendekatan utama penyelesaian masalah manusia menggunakan cultural approach.

Kedua, kesadaran naif, yaitu kesadaran yang bertumpu kepada kepercayaan total terhadap diri manusia itu sendiri. Artinya seluruh persoalan kehidupan manusia tergantung terhadap diri orang itu sendiri. Oleh karena itu kesadaran naif ini juga disebut kesadaranself covidance. Secara praktis seluruh proses penyelesaian masalah diserahkan total terhadap manusia itu sendiri. Oleh karena itu strategi utama untuk menyelesaikan masalah adalah dengan meningkatkan semangat, motivasi dan memperkuat karakter, knowlidge, ketrampilan diri untuk membangun kekuatan menyelesaiakan segala persoalannya. Salah satu rumus praktis nya dalam penyelesaian masalah adalah memahami, mengenali sumber masalah itu sendiri dan membelajari teknik teknik menangani sumber masalah tersebut. Pendekatan penyelesaian masalah yang berbasis kepada kesadaran magis biasanya menggunakandevelopmen approach.

Ketiga, kesadaran krtitis, yaitu kesadaran yang bertumpu kepada kepercayaan bahwa seluruh kehidupan manusia merupakan satu kesatuan system yang saling terkait satu sama lain seperti struktuk mekanik. Dengan demikian seluruh persoalan kehidupan manusia merupakan kaitan dari system atau struktur sosial, ekonomi dan politik. Oleh karena itu strategi utama dalam penyelesaian persoalan adalah menggunakan strategi transformatip dan advokasi. Pendekatan penyelesaian masalah yang berbasis kepada kesadaran kritis biasanya menggunakan structural apprach.

C. Paradigma (Kawasan berpikir) dalam memahami masalah

Dalam perspektip keilmuan soaial ada empat kawasan berpikir manusia dalam memahami masalah, yaitu:

Pertama, Paradigma Humanis radikal, yaitu kawasan berpikir dalam memahami masalah dari perspektip kesadaran manusia yang menggugat atau mempertanyakan struktur berpikir dalam kepalanya yang mendominasi dan memaksakan atau mememenjara akal pikirannya sehingga tidak ada keberanian melakukan berbagai terobosan, atau keluar dari pola umum. Menurut paradigma humanis radikal, bahwa masalah adalah akibat dari terkungkungnya cara berpikir manusia itu sendiri. Oleh karena itu cara praktis untuk menyelesaikan masalah menurut paradigma humanis radikal adalah dengan memerdekakan pikir agar mampu melahirkan berbagai kreativitas dan inovasi dalam menyelesaikan masalah.

Kedua, Paradigma intepretatip, yaitu kawasan berpikir dalam memahami masalah dari perspektip pemaknaan simbol, bahasa atau tanda tanda fenomena kehidupan manusia. Menurut paradigma intepretatip bahwa masalah adalah merupakan kesalahan atau salah mengerti tentang memaknai simbol, bahasa atau tanda tanda kehidupan. Oleh karena itu cara praktis untuk menyelesaikan masalah menurut paradigma intepretatip adalah dengan meningkatkan kualitas, intensitas, frkekuensi, media dan materi komunikasi. Musyawarah, dialog, diskusi, curhat, dan konseling adalah sangat dianjurkan sebagai media penyelesaian masalah. Jangan sekali kali memendam dan menyembunyikan masalah dalam diri anda, tetapi bukalah dan komunikasikan dengan orang lain yang dipercaya.

Ketiga, Paradigma struktural radikal, yaitu kawasan berpikir dalam memahami masalah kehidupan manusia dari perspektip perubahan struktur atau sytem sosial yang mengkonstruksi perilaku manusia. Menurut paradigma struktural radikal bahwa masalah adalah merupakan akibat struktur atau system yang merugikan, menindas, mengeksploatasi manusia. Oleh karena itu cara praktis untuk menyelesaikan masalah menurut paradigma struktur radikal adalah dengan mengkaitkan antara kehidupan manusia dengan struktur atau system yang berlangsung seperti kebijakan publik---UU/PP/PERDA dan struktur sosial ekonimi yang ada.

Keempat, paradigma fungsional, yaitu kawasan berpikir dalam memahami masalah kehidupan manusia dari perspektip fungsi fungsi sosial yang tidak jalan sehingga menimbulkan berbagai masalah yang dirasakan oleh manusia. Menurut paradigma fungsional bahwa masalah adalah merupakan akibat fungsi sosial yang tidak jalan sehingga merugikan dan manyulitkan masyarakat. Oleh karena itu cara praktis untuk menyelesaikan masalah menurut paradigma fungsional adalah dengan mengkaitkan antara kehidupan manusia dengan fungsi fungsi sosial yang berkaitan satu sama lain.

D. Paradigma pola menganalisis sumber masalah

Berbagai teknik untuk memahami sumber masalah kehidupan manusia telah dipolakan dengan berbagai macam pola. Secara paradigmatik pola analisis sumber maslah ada dua, yaitu paradigma sebab akibat dan linier dan paradigma non linier dan tidak selalu berlogika sebab akibat.

Beberapa pola analisis sumber masalah dari paradigma linier yang berlogika sebab akibat contohnya:

1. Pola pohon / akar masalah.

Pola analisis pohon masalah ini menggunakan analogi profile suatu pohon mulai dari akar, batang, cabang dan daun. Simbol daun adalah masalah yang muncul banyak dipermukaan; simbol cabang adalah merupakan fenomena yang mengakibatkan munculnya masalah dipermukaan; batang adalah merupakan substansi yang menjadi pangkal munculnya fenomena yang mengakibatkan munculnya masalah; sedangkar akar adalah merupakan sumber utama yang menyebabkan substansi yang menjadi pangkal munculnya fenomena yang mengakibatkan munculnya masalah.

2. Pola makan bubur panas

Pola analisis makan bubur panas ini menggunakan analogi suatu bubur panas hubungannya dengan pusat dan pinggiran. Temperatur panas yang tertinggi bubur ada di tengah dan semakin meminggir temperatur panasnya semakin mengecil. Analogi ini digunakan ketika orang menyelesikan masalah jangan memulai dari yang paling berat namun mulailah dari masalah yang paling ringan.

3. Matrik sebab akibat yang berbasis logika management

Pola analisi matrik logika managemnt menggunakan analogi input output yang menghasilkan outcome dan impact. Masalah masalah yang paling mengemuka harus di masukan menjadi target dalam output, masalah substansial dimasukan dalam rumusan hasil dalam oucome, dan sumber utama masalah dimasukan dalam rumusan benefisiaries dalam impact.

4. Matrik methaplan

Pola matrik methaplan mengghunakan alat bantu karti masalah. Setiap kartu hanya ada satu rumusan masalah. Seluruh kartu masalah dihubungkan satu sama lain dengan logika sebab akibat dan berpola linier. Dari hasil hubungan antar kartu akan ditemukan kartu masalah yang dianggap sebagai kartu masalah yang menjadi sumber utama dari seluruh kartu masalah yang ada.

5. Matrik skore masalah

Matrik skore masalah adalah merupakan bagain statistik masalah dengan x dan y sebagai variabel masalah. X variabel masalah adalah merupakan fantor masalah yang mempengaruhi atau mengakibatkan atau variabel dependent. Sedangkang Y adalah variable masalah yang dianggap sebagi faktor masalah yang dipengaruhi atau diakibatkan atau variable independent. Setelah di sekor akan diketemukan posisi masalah sebagai variabel penyebab utama, variable perantara masalah dan variable yang diakibatkan.

Beberapa pola analisis sumber masalah dari paradigma non linier yang berlogika tidak sebab akibat contohnya:

1. Analisa imaginatip multy dimensi

Cara memahami masalah dengan pola imaginatip multy dimensi, dituntut kemampuan untuk menembus dimensi waktu, dimensi tempat, dan dimensi fisik. Analisa ini sering menggunakan teknik spiritual untuk mencari sumber masalah. Karena masalah yang muncul hubungannya dengan galksi mikro kosmos dan makro kosmos. Analisa ini sering disebut juga dengan nama masa depan. Penyelesaian masalah selalu didekati dengan proses perencanaan masa depan secara komprehensip.

ANALISIS MASADEPAN: KEMAMPUAN UNTUK MELIHAT INTI PERSOALAN, KELEMAHAN, POTENSI, HAMBATAN, DUKUNGAN DI MASA DATNG AGAR DAPAT MENJADI GUIDING STAR.

CONTOH RAMALAN PERUBAHAN MASA DEPAN:
( ALVIN TOFLER, JOHN NAISBITT, WILLIAM GATE, MARY SHELLEY)

• PEKERJAAN FISIK MANUSIA AKAN BERKURANG. PERANNYA AKAN DIGANTIKAN OLEH OTOMATISASI.

• PEKERJAAN YANG BERSIFAT TRADISIONAL, STRUKTURAL, DAN RUTIN AKAN BERKURANG ATAU HILANG. BANYAK PEKERJAAN YANG BERUBAH MENJADI AD HOC MENGIKUTI ASAS PRIORITAS DAN URGENY.

• ORGANISASI MEMERLUKAN DEMOKRASI, DESENTRALISASI, DEBIROKRASI, DAN DELEGASI

• PENYELESAIAN PERSOALAN DI MASA DEPAN AKAN DITANGGULANGI OLEH TIM YANG BEKERJA BERDASARKAN ILMU PENGETAHUAN VIRTUAL KARENA ORGANISASI AKAN MENJADI ORGANISASI JARINGAN.

• TEMPAT KERJA MANUSIA AKAN BERUBAH DARI KANTOR KE RUMAH, TEMPAT REKREASI, TEMPAT PERISTIRAHATAN, ATAU DALAM PERJALANAN.

• NILAI UNIVERSAL AKAN MENJADI ACUAN MASYARAKAT DUNIA.

• MOBILITAS TEMPAT TINGGAL, PENDIDIKAN, PEKERJAAN, DAN KEGIATAN SOSIAL AKAN SEMAKIN TINGGI SEHINGGA IDENTITAS DIRI BUKAN LAGI BERDASARKAN NEGARA TETAPI BERDASARKAN PROFESI.

• ORIENTASI GAYA HIDUP KEMBALI KE ALAM.

• AKAN ADA BERBAGAI PERLAWANAN DAN PENGINGKARAN BERBAGAI “MAINTREAMING” KEHIDUPAN MULAI AGAMA, ADAT SAMPAI ARSITEKTUR DAN SENI.

• PROSES PEMPRIBADIAN MANUSIA MENGARAH INDIVIDUALISTIS YANG HUMANIS.

2. Brake through

Pola membuat terobosan adalah menganalogikan bahwa masalah adalah bagaikan tembok penghalang. Untuk mengatasi untuk melewati tembok penghalang ini dengan cara membuat tembusan atau kemampuan menembus tembok. Salah satu teknik menembus tembok adalah dengan cara menggunakan sifat sifat air yang dapat merembes dalam pori pori yang paling kecil atau menggunakan sifat uap yang dapat menembus segala celah sekecil apapun. Secara kongkrit masalah harus dihadapi dengan cara lembut, cair, fleksibel dan tekun.

3. Menjadikan masalah menjadi potensi atau keberuntungan

Masalah tidak dianalisis untuk dicari sumbernya, namun diubah dan dikontruksi menjadi modal atau sumber keberuntungan. Kemampuan orang dalam mengatasi masalah dengan mengubah menjadi keberuntungan diperlukan social entrprenership yang luar biasa. Namun secara praktis masalah selalu dipahami dari berbagai sisi positipnya tidak harus divonis menjadi vaktor negatip.

E. BEBERAPA TIP MENGHADAPI SITUASI KRISIS

• TENANG JANGAN PANIK, KUASAI DIRI

• KENALI POSISI DIRI / ORGANISASI HUBUNGANNYA DENGAN PETA LINGKUNGAN SEKITARNYA DAN GLOBAL.

• KENALI POTENSI DAN KEUNGGULAN DIRI.

• KENALI DAN INGAT KEMBALI KAWAN DAN LAWAN.

• BERPERILAKULAH SEPERTI PERILAKU ORANG YANG SEDANG PENGEMUDIKAN KENDARAAN DALAM MENGHADAPI JALAN, CUACA, PEMAKAI JALAN LAIN, PENUMPANG, BENCANA, MENGENAL KENDARAAN YANG DIKEMUDIAKAN DLL

• SELALU SEDIAKAN ALTERNATF

• AMATILAH TERUS TINGKAH LAKU STAKE HOLDIR DIRI.

• BERSIKAPLAH TERBUKA, BANGUNLAH KEPERCAYAAN HINDARI PERILAKU YANG MENDATANGKAN KECURIGAAN.

• CARI PELUANG JANGAN MENUNGGU PELUANG.

• TIADA WAKTU TANPA KREATIP DAN INOVATIP.

• SEGERALAH BERTINDAK.

F. LINGKUP PROBLEM SOLVING

l Kecepatan memahami persoalan.

Masalah harus secapatnya dipahami, dikenali dan dimengerti secara utuh. Jangan melihat masalah hanya bagiannya namun harus di pahami secara cepat jangan sampai tertinggal dengan momentum nya.

l Kecepatan melakukan analisis persoalan.

Kecepatan melakukan analisis masalah menjadi vaktor penentu dalam menemukan berbagai solusi untuk penyelesainnya. Masalah selalu berhubungan dan terkait satu sama lain dengan masalah lainnya.

l Kecepatan memunculkan berbagai pilihan tindakan.

Munculkanlah secara cepat berbagai solusi untuk memecahkan masalah, semakin banyak pilihan akan semakin mudah untuk membuat langkah kongkritnya. Beberapa pilihan di kalkulisi dengan menggunakan analisis SWOT.

l Kemampuan menentukan pilihan tindakan.

Hasil kalkulasi SWOT sangat membantu secara cepat untuk memilih solusi, jangan sampai memilih solusi yang justru akan membuat masalah baru.

l Kecepatan menggalang sumberdaya yang dibutuhkan.

Salah satu keberhasilan dalam menyelesaikan masalah adalah kemampuan dan kecepatan menggalang resources yang dibutuhkan dalam penyelesaian masalah.

PANDUAN PRAKTIS PERENCANAAN STRATEGIS ORGANISASI MASYARAKAT SIPIL

Pemahaman Dasar Perencanaan Strategis

Perencanaan Strategis berasal dari kata strategos adalah seni para jendral dalam merencanakan perang. Kemudian diadopsi oleh masyarakat sipil sebagai seni berperang memperjuangkan atau membela: Ide, posisi, harkat, martabat masyarakat atau Negara. Atau ilmu kompetisi, mengungguli yang lain. Pikiran strategis mengandung: (a) Tindakan comparative (Keunggulan sendiri), (b) Tindakan Kompetitif (Kelemahan pihak lain), (c) Tindakan Inovatif (Memuat unsure pembaharuan)[*]

Perencanaan strategis bagi Organisasi Masyarakat Sipil adalah merupakan seni proses perencanaan untuk memperjuangkan dan membela hak hak sipilnya. Esensi dari perencanaan strategis adalah: (1) Menentukan focus program guna memastikan posisi di masa depan. (2) Perencanaan multisektoral merangkum perencanaan bagian atau sektoral. (3) Memastikan meningkatnya kapasitas yang mengungguli partner lain tanpa menciderai. (4) Mngindentifikasi dan merumuskan berbagai strategi unggulan. (5) Membangun komitment dan kesepakatan para pimpinan puncak institus. (6) Membangun kerja sama dengan stake holder utama.