STRATEGI PENGENTASAN KEMISKINAN PNPM-MD

Dalam menghadapai tantangan masa depan, maka strategi pengentasan kemiskinan harus diarahkan untuk :
1. Meningkatkan kualitas manusia dan penghasilan secara berkelanjutan.
2. Meningkatkan pelayanan kesehatan : air bersih dan sanitasi lingkungan.
3. Melestarikan fungsi sumberdaya alam.

Peningkatan Kualitas Manusia dan Penghasilan secara Berkelanjutan.

Salah satu upaya yang perlu dilakukan untuk mewujudkan manusia berkualitas dan mempunyai penghasilan secara berkelanjutan adalah peningkatan pendidikan dan ketrampilan yang diarahkan untuk meningkatkan kapasitas dalam mengelola sumberdaya alam secara berkelanjutan. Pengembangan program pendidikan dan ketrampilan di masa depan ini harus dilandasi dengan asumsi bahwa kualitas dan keanekaragaman pengetahuan dan ketrampilan makin dibutuhkan baik disektor pertanian maupun non-pertanian. Ini berarti bahwa pengembangan sistem pendidikan dan ketrampilan di masa depan harus secara spesifik memperhatiakn kepentingan golongan miskin. Keberpihakan terhadap golongan miskin ini diperlukan untuk mengembangkan masyarakat miskin menjadi potensi penggerak perekonomian di masa mendatang.

Peningkatan Pelayanan Kesehatan : Air Bersih dan Sanitasi Lingkungan.

Aksesibilitas penduduk miskin terhadap fasilitas kesehatan masih perlu ditingkatkan. Sebagai contoh, saat ini lebih dari 70% desa miskin tidak mempunyai fasilitas kesehatan yang memadai. Kondisi ini sangat mempengaruhi kesehatan dan kualitas penduduk yang tentunya juga mempengaruhi produktivitas mereka. Desa miskin umumnya tidak mempunyai prasarana perhubungan yang memadai, dan penyediaan fasilitas air bersih juga memprihatinkan. Perlu dilakukan program peningkatan pelayanan sosial yang memadai yang mencakup aspek kesehatan, sarana perhubungan, sanitasi lingkungan, dan air bersih. Kegiatan ini akan lebih efektif bila dicanangkan secara nasional, dan untuk periode ini target utamanya adalah wilayah-wilayah miskin yang berada di daerah perkotaan. Hal ini mengingat bahwa di tahun-tahun mendatang, tekanan-tekanan di perkotaan baik sebagai akibat urbanisasi maupun perkembangan pembangunan di kota akan semakin meningkat.

Pelestarian Fungsi Sumberdaya Alam

Sampai pada tahun 2020 kebanyakan penduduk miskin diperkirakan masih akan bergantung pada sumberdaya alam. Masyarakat petani akan menghadapi masalah serius yang sulit dipecahkan, yaitu kelangkaan tanah. Tanah untuk kegiatan pertanian telah dan akan semakin menyempit sebagai akibat konversi menjadi tanah non-pertanian seperti industri dan pemukiman.
Selain petani, nelayan merupakan kelompok masyarakat miskin yang memerlukan perhatian. Salah satu langkah yang harus ditempuh untuk mengatasi masalah masyarakat miskin di wilayah pesisir (nelayan) adalah pengembangan sektor kelautan yang lebih memperhatikan keberlanjutan sumberdaya pesisir dan lautan. (Ringkasan Agenda 21 Indonesia, Strategi NAsional Untuk Pembangunan Berkelanjutan, Kameneg LH $ UNDP, Jakarta Maret 1997, Hal 16-18).

Visi dan Misi PNPM-MD

Indonesia memiliki persoalan kemiskinan dan pengangguran. Kemiskinan di Indonesia dapat dilihat dari tiga pendekatan yaitu kemiskinan alamiah, kemiskinan struktural, dan kesenjangan antar wilayah. Persoalan pengangguran lebih dipicu oleh rendahnya kesempatan dan peluang kerja bagi angkatan kerja di perdesaan. Upaya untuk menanggulanginya harus menggunakan pendekatan multi disiplin yang berdimensi pemberdayaan. Pemberdayaan yang tepat harus memadukan aspek-aspek penyadaran, peningkatan kapasitas, dan pendayagunaan.

Mulai tahun 2007 Pemerintah Indonesia mencanangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang terdiri dari PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM Mandiri Perkotaan, serta PNPM Mandiri wilayah khusus dan desa tertinggal. PNPM Mandiri Perdesaan adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. Pendekatan PNPM Mandiri Perdesaan merupakan pengembangan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK), yang selama ini dinilai berhasil. Beberapa keberhasilan PPK adalah berupa penyediaan lapangan kerja dan pendapatan bagi kelompok rakyat miskin, efisiensi dan efektivitas kegiatan, serta berhasil menumbuhkan kebersamaan dan partisipasi masyarakat.


Visi PNPM Mandiri Perdesaan adalah tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin perdesaan. Kesejahteraan berarti terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Kemandirian berarti mampu mengorganisir diri untuk memobilisasi sumber daya yang ada di lingkungannya, mampu mengakses sumber daya di luar lingkungannya, serta mengelola sumber daya tersebut untuk mengatasi masalah kemiskinan. Misi PNPM Mandiri Perdesaan adalah: (1) peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya; (2) pelembagaan sistem pembangunan partisipatif; (3) pengefektifan fungsi dan peran pemerintahan lokal; (4) peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi masyarakat; (5) pengembangan jaringan kemitraan dalam pembangunan.

Dalam rangka mencapai visi dan misi PNPM Mandiri Perdesaan, strategi yang dikembangkan PNPM Mandiri Perdesaan yaitu menjadikan rumah tangga miskin (RTM) sebagai kelompok sasaran, menguatkan sistem pembangunan partisipatif, serta mengembangkan kelembagaan kerja sama antar desa. Berdasarkan visi, misi, dan strategi yang dikembangkan, maka PNPM Mandiri Perdesaan lebih menekankan pentingnya pemberdayaan sebagai pendekatan yang dipilih. Melalui PNPM Mandiri Perdesaan diharapkan masyarakat dapat menuntaskan tahapan pemberdayaan yaitu tercapainya kemandirian dan keberlanjutan, setelah tahapan pembelajaran dilakukan melalui Program Pengembangan Kecamatan (PPK)

Tujuan dan Output PNPM-MD

Tujuan Umum PNPM Mandiri Perdesaan adalah meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di perdesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan.

Tujuan khususnya meliputi:

1. Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan atau kelompok perempuan, dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelestarian pembangunan
2. Melembagakan pengelolaan pembangunan partisipatif dengan mendayagunakan sumber daya lokal
3. Mengembangkan kapasitas pemerintahan desa dalam memfasilitasi pengelolaan pembangunan partisipatif
4. Menyediakan prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi yang diprioritaskan oleh masyarakat
5. Melembagakan pengelolaan dana bergulir
6. Mendorong terbentuk dan berkembangnya Badan KerjaSama Antar Desa (BKAD)
7. Mengembangkan kerja sama antar pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan perdesaan

Keluaran yang diharapkan :

1. Terjadinya peningkatan keterlibatan Rumahtangga Miskin (RTM) dan kelompok perempuan mulai perencanaan sampai dengan pelestarian
2. Terlembaganya sistem pembangunan partisipatif di desa dan antar desa
3. Terjadinya peningkatan kapasitas pemerintahan desa dalam memfasilitasi pembangunan partisipatif
4. Berfungsi dan bermanfaatnya hasil kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan bagi masyarakat
5. Terlembaganya pengelolaan dana bergulir dalam peningkatan pelayanan sosial dasar dan ketersediaan akses ekonomi terhadap RTM
6. Terbentuk dan berkembangnya BKAD dalam pengelolaan pembangunan
7. Terjadinya peningkatan peran serta dan kerja sama para pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan perdesaan

Prinsip Dasar PNPM-MD

Sesuai dengan Pedoman Umum, PNPM Mandiri Perdesaan mempunyai prinsip atau nilai-nilai dasar yang selalu menjadi landasan atau acuan dalam setiap pengambilan keputusan maupun tindakan yang akan diambil dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan. Nilai-nilai dasar tersebut diyakini mampu mendorong terwujudnya tujuan PNPM Mandiri Perdesaan. Prinsip-prinsip itu meliputi:

• Bertumpu pada pembangunan manusia. Pengertian prinsip bertumpu pada pembangunan manusia adalah masyarakat hendaknya memilih kegiatan yang berdampak langsung terhadap upaya pembangunan manusia daripada pembangunan fisik semata
• Otonomi. Pengertian prinsip otonomi adalah masyarakat memiliki hak dan kewenangan mengatur diri secara mandiri dan bertanggung jawab, tanpa intervensi negatif dari luar
• Desentralisasi. Pengertian prinsip desentralisasi adalah memberikan ruang yang lebih luas kepada masyarakat untuk mengelola kegiatan pembangunan sektoral dan kewilayahan yang bersumber dari pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kapasitas masyarakat
• Berorientasi pada masyarakat miskin. Pengertian prinsip berorientasi pada masyarakat miskin adalah segala keputusan yang diambil berpihak kepada masyarakat miskin
• Partisipasi. Pengertian prinsip partisipasi adalah masyarakat berperan secara aktif dalam proses atau alur tahapan program dan pengawasannya, mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian kegiatan dengan memberikan sumbangan tenaga, pikiran, atau dalam bentuk materill
• Kesetaraan dan keadilan gender. Pengertian prinsip kesetaraan dan keadilan gender adalah masyarakat baik laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan dalam perannya di setiap tahapan program dan dalam menikmati manfaat kegiatan pembangunan,kesetaraan juga dalam pengertian kesejajaran kedudukan pada saat situasi konflik
• Demokratis. Pengertian prinsip demokratis adalah masyarakat mengambil keputusan pembangunan secara musyarawah dan mufakat
• Transparansi dan Akuntabel. Pengertian prinsip transparansi dan akuntabel adalah masyarakat memiliki akses terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral, teknis, legal, maupun administratif
• Prioritas. Pengertian prinsip prioritas adalah masyarakat memilih kegiatan yang diutamakan dengan mempertimbangkan kemendesakan dan kemanfaatan untuk pengentasan kemiskinan
• Keberlanjutan. Pengertian prinsip keberlanjutan adalah bahwa dalam setiap pengambilan keputusan atau tindakan pembangunan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pemeliharaan kegiatan harus telah mempertimbangkan sistem pelestariannya

10 Tahun Pemberdayaan Masyarakat (PNPM-MD Jawa Tengah)

Alokasi dana bantuan PNPM Mandiri Perdesaan tahun 2008 digunakan untuk mendanai 29 kabupaten, 224 kecamatan dan dikompetisikan di 3,544 desa yang berpartisipasi. Total jumlah desa tertinggal di Jawa Tengah adalah sebanyak 1.477 desa.
Lokasi PPK dan PNPM Mandiri Perdesaan mulai tahun 1998 sampai dengan tahun 2008 di provinsi Jawa Tengah adalah mencakup 29 kabupaten, 322 Kecamatan dan 5.094 Desa partisipasi. 

Pengertian dan Tujuan PNPM Mandiri

PNPM Mandiri adalah program nasional penanggulangan kemiskinan terutama yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Pengertian yang terkandung mengenai PNPM Mandiri adalah :

1. PNPM Madiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan.

TIM VERIFIKASI DALAM PROGRAM PNPM-MD

Mulai tahun 2007 Pemerintah Indonesia mencanangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat – Mandiri Perdesaan ( PNPM – MD ). PNPM-MD adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan . PNPM-MD merupakan kelanjutan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang selama ini dinilai berhasil. Diantara keberhasilan PPK adalah penyediaan lapangan kerja dan pendapatan bagi kelompok rakyat miskin, efisiensi dan efektivitas kegiatan dan keberhasilan menumbuhkan kolektivitas dan partisipasi masyarakat.

Visi dari PNPM-MD adalah tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin perdesaan. Kesejahteraan berarti terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Kemandirian berarti mampu menorganisir diri untuk memobilitas sumber daya yang ada di lingkungannya, mampu mengakses sumber daya diluar lingkungannya serta mengelola sumber daya tersebut untuk mengatasi maslah kemiskinan.

Misi dari PNPM-MD adalah :

• Peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya
• Pembangunan sistem pembangunan partisipatif
• Pengefektian fungsi dan peran pemerintah lokal
• Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana sarana dasar dan ekonomi masyarakat
• Pengembangan jaringan kemitraan dalam pembangunan

Sedangkan tujuan umum PNPM-MD adalah meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di perdesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan.

Sedangkan tujuan khusus nya meliputi ;

• Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat , khususnya masyarakat miskin dan atau kelompok perempuan dalam pengambilan keputusan , perncanaa, pelaksanaan, pemantauan dan pelestarian pembangunan.
• Melembagakan pengelolaan pembangunan partipasif dengan mendayagunakan sumber daya lokal
• Mengembangkan kapasitas pemerintah lokal dalam memfasilitasi pengelolaan pembangunan partisipasif
• Melembagakan pengelolaan dana bergulir
• Mendorong terbentuknya dan berkembangnya Badan Ker Sama Antar Desa dalam pengelolaan pembangunan
• Mengembangkan kerja sama antara pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan perdesaan

JENIS USULAN 

Dalam progarm PNPM-MD setiap desa boleh mengajukan paling banyak 3 usulan dimana tiap usulan terdiri dari satu jenis kegiatan / paket kegiatan yang secara langsung saling berkaitan.

Tiga usulan yang dimaksud adalah :

1. Usulan kegiatan Peningkata Kualitas Hidup masyarakat (PKH) yang meliputi bidang Kesehatan dan Pendidikan atau peningkatan ketrampilan kelompok usaha ekonomi yang yang ditetapkan oleh Musyawarah Desa khusus Perempuan.

2. Usulan kegiatan Simpan Pinjam kelompok Perempuan (SPP) yang ditetapkan oleh Musywarah Desa khusu Perempuan.

3. Usulan kegiatan Sarana Prasarana yang meliputi pembangunan fisik Jalan dan Irigasi yang ditetapkan dalam Musyawarah Desa Perencanaan

Namun dalam usulan tersebut , swadaya masyarakat / desa tidak boleh ketinggalan. Swadaya masyarakat / desa merupakan salah satu wujud partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan tahapan PNPM – MD. Swadaya masyarakat bisa diwujudkan dengan menyumbangkan tenaga, dana, maupun material pada saat pelaksanaan kegiatan.


TIM VERIFIKASI

Usulan dari desa terangkum dalam sebuah proposal. Proposal yang disusun terdiri dari 3 jenis usulan tersebut diatas yaitu proposal usulan PKH , prososal usulan SPP dan proposal usulan Sarpras. Tim Verifikasi dibentuk guna memverikasi proposal ketiga jenis usulan tersebut. Anggota Tim Verikasi direkrut dari beberapa unsur.


TAHAPAN DALAM VERIFIKASI

Dalam terjemahan bahasa Indonesia , kata verifikasi berarti “memeriksa” atau “membuktikan” atau “menilai”. Bila dikaitkan dengan proses kegiatan kegiatan PNPM-MD , maka ketiga arti kata tersebut merupakan tahap kegiatan yang menjadi bagian dari tugas Tim Verifikasi 9 TV ).

1. Pemeriksaan Dokumen ( memeriksa usulan desa )

Setelah usulan desa masuk di tingkat kecamatan, maka TV akan memeriksa usulan tersebut. Pada tahap ini apabila ada kekurangan kelengkapan persyaratan , kesalahan perhitungan atau kekurangan administrasi lainnya TV akan mengembalikan usulan ke desa untuk dilengkapi dan diperbaiki dengan batas waktu yang ditentukan. Usulan yang dikembalikan bukan berarti tidak layak atau kurang layak.

2. Pemeriksaan Lapangan ( peninjauan lapangan )

Kegiatan ini dilakukan untuk membuktikan apakah usulan yang diajukan sudah sesuai dengan aspirasi masyarakat yang muncul ndalam proses perencanaan, apakah sudah diputuskan secara demokratis dan apakah sudah sesuai dengan kondisi lapangan dan kebutuhan yang sebenarnya ( bukan sekedar keinginan )

3. Penilaian

Kegiatan ini adalah untuk menentukan tingkat kelayakan dan bobot usulan berdasarkan hasil pemeriksaan dan pembuktian sebelumnya. Penilaian ini sedapat mungkin dilakukan secara terukur untuk menghindari penilaian menurut subyektivitas anggota TV. Hasil penilaian ini dituangkan dalam “Rekomendasi Tim Verifikasi” untuk memastikan sebuah usulan Layak atau Tidak Layak.

Rekomendasi Tim Verifikasi menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam forum MAD / Musyawarah Antar Desa Prioritas Usulan untuk menentukan urutan prioritas Usulan kegiatan.

Para Pelaku PNPM-MD

Masyarakat adalah pelaku utama PNPM-PPK mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian. Sedangkan pelaku-pelaku lainnya di tingkat desa, kecamatan, kabupaten dan seterusnya berfungsi sebagai pelaksana, fasilitator, pembimbing dan pembinaagar tujuan, prinsip-prinsip, kebijakan, prosedur dan mekanisme PNPM-PPK dapat tercapai dan dilaksanakan secara benar dan konsisten.

2.1. Pelaku PNPM-PPK di Desa

Pelaku PNPM-PPK di desa adalah pelaku-pelaku yang berkedudukan dan berperan dalam pelaksanaan PNPM-PPK di tingkat desa. Pelaku PNPM-PPK di desa meliputi:

Profil PNPM Mandiri Perdesaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009

PENDAHULUAN

Berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan, salah satunya adalah dengan meluncurnya Program Pengembangan Kecamatan (PPK). Untuk Provinsi Jawa Tengah, PPK mulai masuk tahun 1998. Sebagai kelanjutan, mulai tahun 2007 Pemerintah Indonesia mencanangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan). PNPM Mandiri Perdesaan adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan.